PIPMI direktori pers mahasiswa Indonesia

Indeks Anggota
Formulir Registrasi
Link Khusus

tips

untuk sementara situs ini dikelola oleh Litbang Majalah Balairung

[11/18/00]

Denpasar—Kompas, Jumat, 2 Oktober 1998
Dirjen PPG:
Pers Kampus tak Dilarang Memuat Berita Politik
     Dirjen PPG (Pembinaan Pers dan Grafika) Drs Subrata menegaskan, tidak perlu buru-buru menilai negatif pada pers kampus yang memuat berita-berita politik. Bahkan kita harus mengembangkan positif thinking, harus memiliki pola sikap yang positif. Karena pada dasarnya kegiatan jurnalistik meliputi seluruh aspek kehidupan yang menyangkut ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
     "Saya kira kita tidak perlu terlalu apriori terhadap seluruh penerbitan kampus yang memuat dan mengupas soal politik," kata Subrata kepada wartawan, seusai membuka Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar yang diadakan Bulletin Kertha Aksara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Rabu (26/7) di Denpasar yang akan berlangsung hingga 29 Juli 1995.
     Seorang jurnalis, menurut Dirjen, adalah seorang spesialis yang sekaligus seorang generalis, mengingat wawasannya mencakup seluruh gatra kehidupan tadi.
     Karena itu, untuk pembinaan agar tak terjadi penyimpangan, selain tetap berpatokan pada ideologi negara, secara kelembagaan juga harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Dalam Undang-undang Pokok Pers Nomor 21 tahun 1982 sudah diatur bahwa penerbitan pers harus memiliki SIUPP (surat izin usaha penerbitan pers), yang kini jumlahnya mencapai 287 buah. Di luar itu, untuk non-pers ada STT (surat tanda terdaftar), jumlahnya sudah mencapai 2.417 penerbitan.
Tantangan Jurnalistik
     Menurut Dirjen, dunia jurnalistik Indonesia saat ini menghadapi dua tantangan: eksternal dan internal. Masuknya era globalisasi yang tak bisa dilepaskan dari derasnya teknologi informasi berlangsung sangat cepat. Arus globalisasi yang demikian deras itu, telah menyebabkan masing-masing negara berlomba meningkatkan kecepatan yang optimal, agar bisa mengadakan hubungan tingkat regional dan internasional.
     "Arus percepatan ini juga telah menyebabkan terjadinya proses transformasi sosial budaya. Maka masalah-masalah seperti bagaimana mempertahankan identitas kultural, harus kita hadapi sebagai faktor eksternal," kata Subrata.
     Masalah di dalam negeri sendiri (internal), letak geografis Indonesia dengan 17.508 pulau terkadang justru memperlamban penyampaian informasi, karena teknologi yang ada belum terserap. "Padahal untuk perang di Bosnia, atau kejadian di Jepang, bisa kita nikmati pada saat kejadian itu berlangsung," ujar Subrata.
     Mengatasi tantangan inilah, pemerintah telah membuat satu program pemerataan informasi lewat media elektronik maupun media interpersonal. "Mau tak mau terus-menerus sumber daya manusianya harus ditingkatkan," katanya.
     Syukur, katanya, dari 6.287 wartawan yang terdaftar sebagai anggota PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), 64,04 persen di antaranya sudah mengecap pendidikan tinggi dari berbagai disiplin ilmu. "Perlu dipegang, seorang wartawan tidak saja berpegang pada normatif dan dogmatif, tapi juga harus empirik," pesan Subrata. (ff)